Realisme Demokrasi atas Kemenangan Zoram Mamdani

Mengapa Negara kesatuan lebih lembek tata nilai hidup berdemokrasi ketimbang federal? Karena negara dengan typology tersentral dan semi federal tidak memiliki kekuatan kemandirian politik di daerah daerah. Suatu saat Kepala daerah bisa di panggil ke pusat sebagaimana terjadi di zaman Soeharto maupun Jokowi. Kordinasi bisa dilakukan dengan mengatasnamakan evaluasi padahal tidak ada aturan Pemerintah daerah tunduk kepada pusat karena sama sama dipilih secara langsung dalam konstitusi Federal, namun di sistem Kesatuan mereka bisa di manfaatkan untuk ikut memenangkan pemilihan umum. 

Ketika partai sebuah negara tidak memegang peran dalam proses recruitment elit politik atau proses kaderisasi, maka pilihan untuk melepaskan diri dari aspek ideologis partai dan menjadi meritocracy bebas nilai jauh lebih baik untuk menciptakan keadilan marital process di mana Proses mempekerjakan, mempromosikan, dan memberi penghargaan kepada orang-orang yang di rekrut di partai politik memang berdasarkan kemampuan dan pencapaian mereka, dari pada senioritas, patronase, atau mungkin anak biologis - ideologis. Sistem ini berfokus pada keterampilan, pengalaman, dan kinerja kandidat untuk memastikan pengambilan keputusan yang adil dan berkualitas. 

Ketika Thrasymachus menyatakan bahwa "keadilan adalah apa yang menjadi kepentingan partai yang lebih kuat" ketika itu juga Thucydides menceritakan pidato tentang bentuk moderat tertentu dari realisme politik dapat diintegrasikan dalam pemahaman normatif tentang politik: begitu juga dengan realisme sebagai dorongan anti-utopis bahwa teori normatif dimulai dari premis sebuah realitas politik yang ada seperti di Indonesia; kepala negara yang di lahirkan dari partai politik pemenang pemilu bisa sangat absolut berkuasa tanpa kontrol apapun kecuali rakyat dan netizen.

DPR benar-benar impoten, tidak bisa menjadi lembaga yang dibangun bertujuan untuk mengarahkan negara ini sesuai dengan keinginan rakyat. Maka model yang terjadi di Amerika atas kemenangan Zoran Mamdani yang memenangkan lebih dari 50,4% dari sosialis demokrat memunculkan model baru kontrol kritis atas kebijakan dan politik pusat Pemerintahan Donald Trump sebagai komponen oposisi dan kekalahan besar Donald Trump. 

Rakyat melalui pemimpin Daerah bisa menjadi penekanan dalam mengungkap cara kerja nyata dari proses politik dan mengambil ekspresi nilai kebijakan yang berbeda bahkan mungkin Presiden yang dianggap sudah merugikan rakyat. Bentuk proses demokrasi seperti ini bisa kita sebut sebagai realisme radikal yang tetap bertentangan dengan teori normatif demokrasi dalam perpektif konstitusi Pancasila namun meninggikan liberalisme positif. Karena di dukung oleh rakyat secara riel bukan semata mata kordinasi elective dan ketika menjadi pemenang maka sulit bagi rakyat tetap mengontrol mandat yang telah diberikan. 

Adalah hal yang menarik untuk merelatifkan perbedaan mendasar, antara bentuk baku kedua model ini inti dari setiap teori normatif, antara otoritas yang sah dan pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang. Mengesampingkan pertanyaan legitimasi seperti itu biasanya dicapai dengan cara menyamakan legitimasi dengan kepercayaan pada legitimasi: akibatnya, konfigurasi kekuasaan apa pun yang dicapai di lapangan pasca kemenangan president election lebih berpotensi keluar dari janji janji politik sebelum dan sesudah campaign. 

Dan seiring waktu dan dalam kondisi yang menguntungkan, diterima atau tidak sebagai otoritas yang sah, lembaga eksekutif jauh lebih otoriterian ketimbang lembaga lain seperti yudikatif dan legislative sehingga membuat sia-sia semua spekulasi normatif tentang dasar aturan trias politika fungsi dan cara mainnya.

Dengan latar belakang kontes realisme dan normativisme kuno ini, salah satu pernyataan ulang paling canggih dari pendekatan "realis politik" telah diartikulasikan pada abad ke-21 oleh Bernard Williams, dalam volume anumertanya di the Beginning, Was the Deed (2005), dibuku itu menyebutkan bahwa realisme politik tidak perlu menghindari pertanyaan (prima facie normatif) tentang otoritas apa yang pantas dianggap sah. 

Berbeda dengan para ahli teori yang sepanjang abad ke-20, mengikuti jejak Weber dan Schumpeter, telah mengakui pentingnya legitimasi otoritas, tetapi kemudian memberi energi pada impor kritis legitimasi dengan cara menyamakannya dengan fakta semata-mata kepercayaan pada pada legitimasi, terlepas dari apakah keyakinan tersebut dibenarkan atau tidak, Williams harus menantang tesis sebelumnya tentang apa yang dia sebut "moralisme" politik !! - subordinasi politik terhadap standar legitimasi yang diungkapkan dalam hal prinsip-prinsip moral atau pembacaan moral Konstitusi - yang menentukan, dengan memberi kita seolah-olah siapa dapat apa dari apa yang dapat dihitung sebagai keyakinan yang dibenarkan dalam legitimasi otoritas.

Maka muncullah termul termul, projo atau apalah namanya yang mengisaratkan kepada kita betapa mundurnya tata cara realisme demokrasi. Tapi kalau rakyat mau berubah bisa !! Asal menggunakan otak dan merelakan kepentingan sesaat demi kepentingan negara yang lebih jauh